Jakarta, Mobilitas – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tidak akan merilis bus di daftarnya jika kendaraan itu tidak layak.
Untuk menetapnan sebuah bus akan masuk atau tidak dalam daftar yang dirilis, Kemenhub melakukan ramp check, atau pengecekan secara acak bus-bus yang akan digunakan sebagai armada angkutan lebaran. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
“Dalam ramp check ini, kami targetkan ada 30.000 bus yang dicek. Dari jumlah itu, 16.000 unit di antaranya merupakan bus pariwisata. Dan dari data yang ada hingga saat ini, banyak kasus kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata ini. Karena itu, kami tidak ingin kasus-kasus seperti itu terjadi di masa mudik atau balik lebaran dan di luar masa itu,” papar Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Danto Restyawan, saat dihubungi Mobilitas, di Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Danto juga mewanti-wanti agar masyarakat untuk jeli dalam melihat angkutan lebaran yang benar-benar layak atau tidak untuk mudik maupun balik. Jangan merasa karena takut tidak mendapatkan tiket mudik, lalu asal saja membeli tiket bus.
“Pemerintah akan terus berupaya menyediakan angkutan lebaran. Banyak lembaga pemerintah maupun swasta juga menggelar program mudik gratis dengan menyediakan angkutan bus secara cuma-Cuma,” papar Danto.
Namun, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan agar pemerintah (Kemenhub) agar juga melakukan antisipasi jika ternyata banyak bus yang tidak layak untuk menjadi angkutan lebaran.
“Karena Kemenhub sendiri kan mengatakan pada lebaran tahun ini akan ada 123,8 juta orang yang berniat mudik. Dari jumlah itu, 27,32 juta orang akan menggunakan mobil pribadi, 25,13 juta orang akan naik motor, dan sisanya menggunakan angkutan umum. Jadi kalau ternyata bus banyak yang tidak layak, apa solusinya. Bagaimana penyediaan kendaraan penggantinya. Itu yang harus dipikirkan segera,” papar Djoko saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, itu mengingatkan sejatinya mudik menggunakan sepeda motor memiliki potensi risiko yang besar. “Karena, umumnya sepeda motor yang digunakan bukanlah jenis atau kategori untuk perjalanan jauh. Dan sepeda motor itu potensi ketidakamanannya lebih besar dibanding kendaraan bermotor roda empat,” tandas dia.
Orang masih memilih motor untuk mudik karena dirasakan lebih murah, lebih efisien dan fleksibel karena bisa berangkat dan beristirahat kapan maupun di mana saja. “Dan orang memilih menggunakan sepeda motor, karena tidak mendapatkan tiket untuk mudik. Apalagi, di kampung halaman tidak memiliki kendaraan untuk mobilitas selama berada di sana,” jelas Djoko. (Jrr/Aa)
