Jakarta, Mobilitas – Pemerintah memperpanjang masa pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), khusisnya diskon tarif PPNBM hingga 100%. Masa berlaku kebijakan ini diperpanjang hingga Agustus.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, Kementerian Keuangan telah setuju dengan perpanjangan masa pemberian diskon tarif pajak tersebut. Terlebih kebijkan ini diyakini berdampak positif ke perekonomian nasional.
“Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” papar Menteri Agus dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta yang diterima Mobilitas, Minggu (13/6/2021).
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2021 tentang diskon PPnBM DTP itu bagi mobil 1.500cc ke bawah berpenggerak 4×2 yang memenuhi syarat. Diskon diberikan dalam besaran berbeda dalam tiga tahap.
Pada tahap pertama (Maret – Mei) diskon PPnBM yang diberikan sebesar 100%. Kemudian, tahap kedua diskon sebesar 50% diberikan pada periode Juni – Agustus, lalu diskon tarif PPnBM sebesar 25% diberikan pada periode September – Desember tahun ini.
“Adapun untuk penurunan (diskon) tarif PPnBM sebesar 50%, akan diberikan pada September sampai dengan Desember tahun ini,” ujar Agus Gumiwang.
Semua happy
Usulan perpanjangan diskon PPnBM DTP ini sebelumnya disampaikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
“Pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini, yaitu Maret, April, dan Mei. Kalau kami melihatnya, tepat sasaran, dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ungkap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.
Dia menilai program diskon 100% PPnBM DTP ini berjalan sukses, maka semua pihak merasa diuntungkan. Baik pelaku usaha otomotif, konsumen, maupun pemerintah.
Menurut Jongkie pemerintah pun berhasil meraih pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari meningkatnya penjualan mobil.
“Di sisi lain, konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih terjangkau,” ucap dia.
Gaikindo mencatat, sepanjang lima bulan pertama atau dari Januari hingga Mei tahun ini total penjualan mobil ke konsumen (ritel) di Tanah Air telah mencapai 322.670 unit. Jumlah itu meningkat 23,8% dibanding penjualan selama periode sama tahun lalu yang sebanyak 260.724 unit.
Sedangkan penjualan mobil dari pabrik ke diler (wholesales) sepanjang kurun waktu yang sama, mencapai 320.749 unit. Jumlh itu naik 29,17% dibanding wholesales di periode yang sama tahun 2020, yang sebanyak 248.309 unit. (Din/Tom/Aa)