Jakarta, Mobilitas – Alasan pembatalan rencana yang sempat dinyatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia itu, karena persiapan yang belum sempurna.
Saat di temui wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/9/2024), Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman.
Hal itu dilakukan untuk memastikan jika kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar diberlakukan berjalan dengan baik.
“Kita sedang dalami untuk melihat seperti apa tujuan pemerintah agar BBM ini (yang akan dibatasi pembeliannya) diterima oleh yang (benar-benar) berhak, sesuai kebutuhannya. Untuk menurju ke sana kita sedang cari mekanisme yang pas, agar tidak membuat apa namanya. Biar distribusinya rapi-lah di lapangan,” papar Agus.
Namun, meski rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober itu batal, proses pendaftaran QR Code MyPertamina di situs resmi Subsiditepat.mypertamina.id terus gencar digalakan.
Hal ini, seperti diungkap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dilkukan untuk mendapatkan data sebagai acuan dalam menjaga kuota BBM subsidi yang disalurkan.
“Dengan database yang ada, kita akan mengetahui berapa jumlah kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi, status (apakah kendaraan angkutan umum atau pribadi, dan kendaraan penumpang atau niaga) maupun kelas kendaraannya (berapa kubikasi mesin kendaraan) yang mengonsumsi BBM tersebut. Dengan begitu kita bisa tahu antara konsumsi dengan kuota yang ada,” ungkap Fadjar saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurut Fadjar, cara seperti itu cukup efektif. Hal itu terbukti di tahun 202 lalu, yakni saat diberlakukan cara digitalisasi melalui penggunaan QR Code bagi pembeli, penyaluran BBM bersubsidi tidak melebihi batas kuota. “Jadi kuota BBM subsidi akan dijaga agar distribusinya juga berjalan dengan baik, dan tepat sasaran,” papar Fadjar. (Nan/Uli/Aa)
