Jakarta, Mobilitas – Sebelumnya, Presiden RI telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif. “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” papar Dudy dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Subsidi transportasi publik dan angkutan perintis, lanjut Dudy, akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, belum lama ini, menyebut pentingnya fungsi angkutan umum. “Keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan,” kata dia.
Penggunaan angkutan umum di tengah kondisi masyarakat yang banyak belum memiliki kendaraan pribadi juga memiliki arti tersendiri. Bahkan, di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah karena angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.
“Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting,” kata Djoko.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Selasa (4/2/2025) mengatakan jika subsidi angkutan umum dicabut, maka biaya hidup masyarakat penggunanya meningkat. “Ini yang bakal menjadikan daya beli semakin melemah. Selain itu tingkat inflasi akan naik, yang tentu saja berdampak ke pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima.
Sedanggkan, jika anggaran subsidi angkutan perintis ditiadakan atau bahkan dikurangi maka dampaknya terhadap aksesabilitas ke daerah-daerah yang belum terjamah angkutan umum semakin sulit. Jika hal itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat juga akan melambat atau bahkan tidak terjadi.(Anp/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
