Jakarta, Mobilitas – Isu yang tengah ramai di masyarakat terkait dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh para petinggi PT Pertma Patra Niaga (PT PPN) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT PPN, Riva Siahaan sebagai tersangka telah membuat masyarakat bingung.
Terlebih, Kejagung menyatakan salah satu modus yang dilakukan para tersangka adalah mengoplos bahan bakar minyak (BBM) beroktan RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. “Kemudian, (BBM jenis Pertalite) itu diblending, dioplos, dicampur. Itu dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada,” papar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).
Namun, Corporate Secretary PT PPN, Heppy Wulansari,dalam keterangan resmi yang diterima Mobilitas di Jakarta, Rabu (26/2/2025) secara tegas menolak tudingan adanya praktik penoplosan itu. Di menyatakan Pertamax yang dijual Pertamina dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni Research Octane Number 92 atau RON 92.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” papar dia.
Meski, dia mengakui ada perlakuan treatment atas BBM yang bersangkutan di terminal utama BBM yaitu proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertama, dan itu disebut bukan pengoplosan atau mengubah RON.
Kabar dugaan korupsi plus pengoplosan ini telah menyebar luas dan masyarakat dan menimbulkan keresahan, khususnya yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertamaax. “Kalau ini dibiarkan kepercyaan masyarakat bukan saja ke Pertamina tetapi juga lembaga-lembaga negara semakin tergerus. Itu bisa berbahaya. Lakukan pemberian informasi yang lengkap dan disertai bukti, baik oleh Kejaksaan Agung maupun Pertamina jika merasa benar-benar tidak ada pengoplosan. Jadi jangan hanya sebatas statement,” papar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPPB) Ahmad Syafruddin, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Tetapi, kata pria yang akrab disapa Puput ini, hal yang tidak kalah penting terkait dugaan korupsi itu adalah sekaligus menjadikannya sebagai momen untuk melakukan audit tata kelola minyak mentah dan struktur biaya produksi. Selain itu audit kualitas bahan baku BBM di Tanah Air yang terbilang mahal.
“Ini saat yang tepat untuk melakukan audit bersama lembaga independen. Ini untuk memastikan seperti apa bahan bakuBBM kita ini, karena ada sinyalemen bahan bakaunya itu buruk. Ini momen untuk memastikan itu. Jadi jangan berhenti cuma di istilah oplos atau blending saja. Kecurigaan masyarakat terhadap kulaitas BBM kita dan harganya itu sudah lama ada,” tandas Syaruddin. (Tan/Swe/Aa)
Mengawali kiprah di dunia jurnalistik sebagai stringer di sebuah kantor berita asing. Kemudian bergabung dengan media di bawah grup TEMPO Intimedia dan Detik.com. Sejak 2021 bergabung dengan Mobilitas.id
