Tokyo, Mobilitas – Sebanyak 91 perusahaan membentuk konsorsium untuk melindungi mobil yang terhubung (koneksi) dari peretasan atau serangan siber. Termasuk di antara mereka adalh Microsoft Japan, Trend Micro, NTT Communications, dan Sompo Japan Insurance, Toyota, Nissan hingga produsen suku cadang Denso, Panasonic, dan lainnya.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Nikkei Asia, Sabtu (14/8/2021) menyebut langkah itu merupakan salah cara untuk mencegah pembajakan dan pencurian data. Dan melalui konsorsium itu perusahaan akan memeriksa perangkat lunak otomotif mereka untuk kelemahan keamanan dan berbagi informasi seperti tren serangan dunia maya.
Seperti diketahui mesin, motor, dan rem mobil – yang telah mengadopsi teknologi konektivitas – semuanya dikontrol secara elektronik melalui perangkat lunak (software) kendaraan yang bersangkutan. Status operasi mereka dikomunikasikan melalui internet.
Jika perangkat lunak yang mengelola data itu memiliki kelemahan keamanan, maka data akan dengan mudah disadap atau mobil bisa dikendalikan oleh operator lain. Perangkat lunak yang telah cacat harus diekstraksi dan diperbarui saban seminggu sekali.
Menurut laporan Nikkei, saban bulannya dan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan sumber luar atau outsourcing. Padahal, untuk melakukan penelitian perangkat lunak dengan outsourcing, perusahaan otomotif harus merogoh kocek 200 juta hingga 300 juta yen per tahun.
Oleh karena itu, dengan membenruk konsorsium, mereka akan bisa berbagi beban biaya, sehingga ongkos tersebut bisa lebih murah. Melalui konsorsium ini pula anggota akan diberikan contoh teknik hacking yang telah dilaporkan di seluruh dunia.
Terlebih, Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa telah mengadopsi pedoman yang mengharuskan produsen untuk meningkatkan keamanan tahun ini. Di Jepang, kementerian transportasi telah merevisi Undang-Undang Kendaraan Angkutan Jalan pada bulan Januari lalu, agar sejalan dengan pedoman PBB.
Sehingga, mobil model baru yang dijual di Jepang setelah Juli 2022 harus dipastikan telah mendapatkan pembaruan perangkat lunak sesuai pedoman tersebut. Jika tidak, maka tidak akan disetujui untuk dijual atau digunakan di jalan kecuali jika memenuhi pedoman dari Komisi Ekonomi PBB tersebut. (Din/Aa)
