Jakarta, Mobilitas – Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengaku segera menerapkan sistem Jalan Berbayar Elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP) di wilayahnya demi mengurangi kepadatan lalu-lintas atau kemacetan. Rencana itu bukan lagi sekadar wacana tetapi telah masuk dalam program pembangunan.
“Jadi, sekali lagi ini bukan wacana. Tetapi sudah menjadi bagian dari program pembangunan yang akan kita laksanakan khususnya dalam pembangunan sarana mobilitas masyarakat khususnya penataan kota dan sirkulasi arus lalu-lintas yang tertata dengan baik dan nyaman bagi masyarakat. Kepadatan harus kita kelola dengan baik sehingga tidak menumpuk menjadi kemacetan,” papar Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Pehubungan DKI Jakarta, Zulkifli, saat dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Saat ini, lanjut Zulkifli, telah diusulkan 18 koridor ruas jalan sepanjang 174.04 kilometer untuk dimasukkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ). Dia optimis usulan ini dapat diterima semua pemangku kepentingan karena ERP yang disejumlah negara – seperti Cina dan Singapura – terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan.
“Orang akan enggan untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan adanya sistem berbayar (ERP) ini, karena harus membayar setiap kali melintas di ruas jalan yang menjadi tempat penerapan sistem tersebut. Sehingga, mereka akan beralih ke angkutan umum,” papar Zulkifli.
Tarif yang dipatok rencananya berada di rentang Rp5.000 – Rp19.900 sekali melintas, tergantung jauh-dekatnya sistem itu berlaku pada sebuah ruas jalan. Nilai itu disebut moderat karena tidak terlalu ringan namun juga tidak memberatkan.
Untuk langkah pertama, akan dilakukan lelang perdana pembangunan ERP di Simpang CSW atau dekat MRT ASEAN hingga Bundaran HI. Proses ini akan digelar di paruh pertama 2022 sehingga diharapkan sudah bisa beroperasi pada tahun 2023.
Lantas akankah sistem ini efektif dalam menekan tingkat kemacetan? Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, menyebut jika dibanding sistem ganjil-genap, sistem ERP lebih efektif.
“Karena ini kan dilakukan dengan dukungan teknologi yang canggih ya. Ada sensor, ada kamera, ada perekam kendaraan dan langsung bayar. Selain itu lebih efisien karena tidak melibatkan penjagaan untuk memantau kendaraan yang melintas,” kata dia saat dihubungi Mobilitas dari Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Selain itu, sistem ganjil-genap juga disiati masyarakat dengan menambah kendaraan dengan pelat nomor yang melengkapi kendaraan yang telah ada. Misalnya di rumah telah ada mobil berpelat genap, maka mereka membeli mobil lagi berpelat ganjil.
“Artinya, sistem itu relatif tidak efektif tetapi justeru memicu orang menambah kendaraan. Sehingga kapanpun, baik di tanggal ganjil maupun genap dengan kendaraannya tetap saja bisa leluasa melintasi. Sehingga, volume kendaraan pun tak berkurang,” ujar pria yang juga Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia itu.
Pernyataan senada diungkap mantan Kepala Bidang Penegakkan Hukum Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya, AKBP Purn. Budiyanto yang dihubungi Mobilitas di Jakarta, Kamis (16/12/2021). Namun, seperti halnya Djoko, Budiyanto mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung jika ERP itu benar-benar diterapkan, yakni sarana angkutan massal yang nyaman dan aman dengan ongkos yang relatif bersahabat.
Karena pengguna mobil yang melintasi jalan-jalan yang potensial diterapkan ERP itu bukan hanya sekadar orang yang melintas saja, lanjut Budi, tetapi orang yang benar-benar beraktifikasi di sekitar itu baik kerja di kantoran maupun bisnis. Maka faktor angkutan alternatif yang benar-benar layak dan bakal diminati harus dipastikan tersedia.
“Mereka tentu akan berpikir jika ternyata alternatif angkutan umum tidak representatif nyaman dan aman. Mereka akan tetapi memilih bayar saja agar tetap bisa melintas atau masuk ke jalan itu. Artinya, tujuan untuk mengurangi kemacetan pun tidak tercapai,” papar dia. (Swe/Jan/Aa)
