Sosok

Joe Biden: Mobil Listrik Cina Harus Diinvestigasi Karena Bisa Jadi Alat Mata-mata

×

Joe Biden: Mobil Listrik Cina Harus Diinvestigasi Karena Bisa Jadi Alat Mata-mata

Share this article
Joe Biden - dok.NBC News

Washington, Mobilitas – Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) juga telah melakukan pembatasan ke mobil listrik baterai asal Cina agar tak mendapat keringanan pajak.

Laporan The Washington Bureau dan Carscoops yang dikutip Mobilitas di Jakarta, Jumat (1/3/2024) Joe Biden mengumumkan instruksi untuk melakukan penyelidikan terhadap mobil listrik baterai asal Republik Rakyat Cina yang berkeinginan masuk ke AS itu pada Kamis (29/2/2024) kemarin.

“Penyelidikan diminta untuk dilakukan terhadap mobil listrik dari Cina yang dilengkapi teknologi terkoneksi. Cina berkeinginan untuk mendominasi pasar otomotif di masa depan, termasuk menggunakan cara-cara yang tidak fair,” ungkap Presiden AS berusia 81 tahun itu.

Presiden ke-46 Negeri Paman Sam yang bernama lengakap Joseph Robinette Biden Jr ini juga menegaskan mobil listrik asal Cina yang berteknologi terkoneksi itu dapat mengumpulkan data-data penting yang sensitif terkait warga negara AS. Bahkan tentang infrastruktur negara itu untuk dikirimkan ke negara asaal mobil yakni Republik Rakyat Cina.

Ilustrasi, salah satu mobil listrik asal Cina, BYD Atto 3 – dok.Istimewa

“Kendaraan-kendaraan ini (mobil listrik baterai asal Cina) dapat diakses dan dikendalikan dari jarak jauh atau dilumpuhkan. Jadi mengapa kendaraan listrik dari Cina dengan teknologi terkoneksi harus diizinkan beroperasi di negara kita tanpa pengawasan?,” tandas Biden.

Dengan kata lain, lanjut pria yang pernah menjadi Wakil Presiden saat Presiden AS dijabat Barrack Obama itu, Cina yang siap membanjiri jalanan negeri yang dipimpinnya dengan mobil-mobil listrik berteknologi terkoneksi, harus diwaspadai. Hal ini, sebut Biden, menimbulkan risiko yang tinggi bagi keamanan nasional.

Namun, kebijakan dan instruksi Joe Biden tersebut dikritik Kedutaan Besar Cina di Washington. Perwakilan negara Cina itu menyebut langkah tersebut tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak adil dalam segi apapun. (Anp/Aa)